RADIX NEWS, BATANG HARI — Pembangunan dan perbaikan jalan masih menjadi kebutuhan yang paling banyak disuarakan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari, Jambi, Tahun 2027. Aspirasi tersebut muncul dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Batang Hari, A Kurniadi, mengatakan mayoritas usulan masyarakat dari delapan kecamatan masih berkaitan dengan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jalan.
“Kalau melihat hasil Musrenbang, hampir mayoritas usulan masyarakat dari delapan kecamatan itu masih seputaran pembangunan dan peningkatan jalan,” kata Kurniadi di Muara Bulian, Rabu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Banyaknya usulan tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur jalan masih menjadi perhatian utama masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antardesa dan kecamatan, tetapi juga mendukung mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan, kondisi jalan dapat memengaruhi waktu tempuh dan biaya perjalanan sehari-hari. Karena itu, pembangunan maupun perbaikan jalan terus masuk dalam daftar kebutuhan yang disampaikan warga melalui forum perencanaan pembangunan.
Kurniadi menjelaskan, seluruh tahapan Musrenbang untuk penyusunan RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2027 telah dilaksanakan. Proses tersebut dimulai dari Musrenbang tingkat desa pada Desember 2025, dilanjutkan dengan tingkat kecamatan pada Januari hingga Februari 2026, kemudian berlanjut ke tingkat kabupaten dan provinsi.
Musrenbang menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing. Usulan yang disampaikan kemudian dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) melalui forum perangkat daerah.
Dalam tahap pembahasan tersebut, pemerintah perlu menyesuaikan usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan, kewenangan masing-masing instansi, serta kemampuan anggaran daerah.
Artinya, tidak seluruh usulan yang masuk otomatis dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah perlu menentukan kebutuhan yang paling mendesak, mempertimbangkan dampak pembangunan, dan memastikan program yang dipilih dapat dibiayai.
Kurniadi menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses perencanaan. Melalui Musrenbang, warga memperoleh kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sekaligus mengusulkan pembangunan yang dianggap dibutuhkan.
Namun, tahapan berikutnya menjadi penting untuk memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai daftar usulan. Masyarakat masih perlu mengetahui program mana yang masuk dalam prioritas, ruas jalan mana yang akan ditangani, serta kapan pekerjaan direncanakan dilaksanakan.
Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengakui pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan anggaran yang besar. Karena itu, penanganan jalan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan tingkat kebutuhan di lapangan.
“Kita akan memprioritaskan ruas jalan yang memang harus cepat diintervensi sesuai kemampuan anggaran yang ada,” ujar Kurniadi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan perbaikan jalan harus melalui proses penentuan prioritas sebelum ditetapkan menjadi program pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi kerusakan, tingkat penggunaan jalan, keterhubungan dengan pusat kegiatan masyarakat, serta manfaat perbaikan bagi warga. Pertimbangan tersebut penting agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan ke ruas yang paling membutuhkan penanganan.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran membuat keterbukaan informasi menjadi penting. Masyarakat perlu mengetahui alasan suatu ruas jalan diprioritaskan, sementara usulan dari wilayah lain mungkin harus menunggu tahapan anggaran berikutnya.
Kejelasan mengenai kriteria prioritas dan jadwal penanganan juga dapat membantu warga memantau apakah kebutuhan yang mereka sampaikan melalui Musrenbang benar-benar masuk dalam perencanaan pemerintah daerah.
Kurniadi menyebut beberapa kecamatan yang masih membutuhkan penanganan jalan secara maksimal, di antaranya Bajubang, Mersam, Batin XXIV, Muara Tembesi, Maro Sebo Ilir, hingga Muara Bulian.
Penyebutan wilayah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur masih tersebar di sejumlah bagian Kabupaten Batang Hari. Meski demikian, belum ada rincian dalam keterangan yang disampaikan mengenai panjang jalan yang membutuhkan perbaikan, jumlah ruas yang diusulkan, tingkat kerusakan, maupun besaran anggaran yang diperlukan di setiap kecamatan.
Data tersebut penting untuk menggambarkan skala persoalan secara lebih terukur. Dengan mengetahui ruas dan kondisi jalan yang diusulkan, masyarakat dapat melihat apakah penanganan yang direncanakan sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pemerintah daerah juga perlu menyampaikan perkembangan usulan secara berkala, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Dengan begitu, masyarakat dapat membedakan antara usulan yang masih dibahas dan program yang telah ditetapkan untuk dikerjakan.
Selain pembangunan infrastruktur jalan, masyarakat Batang Hari turut menyampaikan usulan dari sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Berbagai kebutuhan tersebut menjadi bagian dari pembahasan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan lintas sektor agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, menurut Kurniadi, usulan pembangunan dan peningkatan jalan masih mendominasi aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang dari delapan kecamatan.
Dominasi usulan jalan menjadi catatan bagi pemerintah daerah dalam menyusun prioritas RKPD 2027. Tantangannya adalah menentukan program yang paling mendesak sekaligus menjaga agar kebutuhan masyarakat pada sektor lain tetap memperoleh perhatian.
Pada akhirnya, hasil Musrenbang perlu diterjemahkan menjadi program yang jelas, terukur, dan sesuai kemampuan anggaran. Warga tidak hanya membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga kepastian mengenai tindak lanjut atas kebutuhan yang telah mereka ajukan.
Penyusunan RKPD 2027 menjadi salah satu tahapan penting untuk menjawab kebutuhan tersebut. Sejauh mana usulan perbaikan jalan dapat masuk ke dalam program prioritas dan direalisasikan pada tahun mendatang akan terlihat dari dokumen perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Editor : Admin
Sumber Berita : Istimewa
