DPRD Jambi minta APH tindak tegas korporasi terkait karhutla

- Penulis Berita

Senin, 21 September 2026 - 14:49

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Dok: Istimewa

RADIXNEWS.CO.ID, KOTA JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz meminta aparat penegak hukum (APH) agar tidak ragu menindak tegas korporasi atau perusahaan yang terbukti terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.

“Setiap lahan milik perusahaan yang hari ini terbakar perlu didalami, kalau memang ditemukan indikasi kesengajaan, kita minta aparat penegak hukum jangan ragu-ragu untuk menindak sesuai proses hukum yang berlaku,” kata Hafiz di Jambi, Senin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia menegaskan penanganan karhutla yang melibatkan lahan milik perusahaan harus diusut secara tuntas dan didalami oleh aparat penegak hukum, khususnya dari kepolisian.

“Mengingat dampak dari bencana karhutla sangat merugikan masyarakat luas, khususnya anak-anak sekolah yang terganggu aktivitas belajar akibat kabut asap,” ujarnya.

Menurut dia, sikap itu telah disuarakan oleh semua fraksi partai di DPRD Provinsi Jambi, yang mendorong adanya penegakan hukum secara transparan terhadap pemilik lahan yang terbakar.

“Ini sangat merugikan, anak-anak sekolah mungkin sudah dua minggu tidak bisa masuk sekolah, padahal sebentar lagi sudah mau masuk musim ujian. Sangat disayangkan hari ini anak-anak harus belajar di luar ruang sekolah,” jelasnya.

Polda Jambi saat ini tengah melakukan penyidikan dua perusahaan di Kabupaten Batang Hari dan Sarolangun terkait peristiwa kebakaran hutan dan lahan.

Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Hadi Handoko mengatakan penyidik masih mendalami fakta-fakta di lapangan, termasuk pihak yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran.

Menurut dia, pemeriksaan dilakukan untuk menggali informasi terkait peristiwa kebakaran, termasuk mengetahui kondisi di lapangan dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan kawasan.

“Polda Jambi menangani PT REKI di Batang Hari dan PT Samhutani di Sarolangun, masih proses sidik. Pelaku masih didalami,” kata Hadi.

Berita Terkait

Pemprov Jambi dan BP Tapera Dukung Pengembangan Nava Village 5, Perluas Akses Rumah Subsidi
Lonjakan Pendapatan Rp220 Miliar Giring DPRD Jambi Bedah Nota APBD Perubahan 2026
Sinergi DPRD dan Pemprov Jambi Hasilkan Kesepakatan Rancangan P-KUA PPAS APBD 2026
DPRD Provinsi Jambi mengingatkan agar optimalkan pelayanan kesehatan gratis dampak karhutla
Ketua DPRD Provinsi Jambi Sambut Kegiatan Sekolah Politik Untuk Pelajar dan Mahasiswa
DPRD Provinsi Jambi penuhi tuntutan mahasiswa dan pastikan evaluasi perda karhutla
JAMBI TERBAKAR, RAKYAT TERPAPAR: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Proyek PISEW Desa Kemingking Dalam Disorot: Agregat Tipis, Material Dipertanyakan, Pengawasan Dipertanyakan

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 14:18

Sengketa Kebun Koperasi Harapan Jaya dan PT Puri Hijau Lestari Berlanjut, LBH NADI Tuntut Kepastian Hukum

Senin, 2 November 2026 - 14:20

Aidi Hatta Dorong Kajian Menyeluruh atas Permohonan Permukiman di Kawasan Perkebunan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:50

Wisuda Akbar Tahfidz Muaro Jambi: 757 Santri Diwisuda, 11 Khatam Hafalan 30 Juz

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:11

Awali Langkah Sinergi, Pengurus Baru BAZNAS Muaro Jambi Temui Ketua DPRD Aidi Hatta

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:38

Aidi Hatta Pimpin Sidang HUT ke-27 Muaro Jambi, Karhutla dan Penguatan Ekonomi Jadi Perhatian

Selasa, 29 September 2026 - 15:20

Ribuan Hektare Lahan Terbakar di Jambi, 86 Kasus Karhutla Ditangani Aparat

Berita Terbaru