
KOTA JAMBI — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi mendesak Pemerintah Daerah untuk mengarahkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan APBD 2026 pada program-program bermuatan prioritas yang memberi dampak konkrit bagi kesejahteraan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Himbauan tersebut disampaikan oleh juru bicara Banggar DPRD Provinsi Jambi, Erpan, saat membacakan laporan keputusan dewan terkait rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 dalam rapat paripurna di Jambi, Jumat.
“Banggar menuntut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memacu percepatan penyerapan anggaran, sehingga dampak dari pembangunan daerah dapat segera dinikmati oleh masyarakat luas,” tegas Erpan.
Selain percepatan penyerapan, legislatif menginstruksikan Gubernur Jambi beserta jajaran TAPD untuk mengawal ketat tata kelola anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berjalan secara efisien, tepat guna, dan transparan.
Dalam laporan tersebut, Banggar merumuskan sejumlah poin rekomendasi strategis bagi penyusunan APBD Perubahan 2026:
- Penyelarasan Program: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diwajibkan menjamin sinkronisasi seluruh program OPD dengan dokumen Perubahan KUA serta indikator capaian Perubahan RKPD 2026.
- Integrasi Data Pendapatan: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta membangun basis data potensi daerah yang terintegrasi guna memetakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan pusat secara lebih presisi.
- Optimalisasi Aset Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) didorong memperketat inventarisasi serta pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) agar mampu menyumbang kontribusi maksimal terhadap PAD.
- Pengawasan Melekat: Inspektorat diinstruksikan memperkuat audit serta evaluasi berjenjang, mulai dari fase perencanaan hingga implementasi fisik di lapangan.
Langkah dan penekanan ini diambil legislatif menyusul catatan realisasi keuangan daerah per 10 September 2026, di mana pendapatan daerah baru terealisasi sebesar 54,57 persen dan serapan belanja daerah berada di angka 59,14 persen.
Editor : Admin
Sumber Berita : Istimewah

