RADIXNEWS-MUARO JAMBI, KEMINGKING DALAM — Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Desa Kemingking Dalam pada tahun anggaran 2026 menuai sorotan. Proyek yang merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum itu diduga menyisakan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya, mulai dari volume pekerjaan, ketebalan lapisan pondasi, kualitas material hingga dugaan ketidaksesuaian ukuran besi.
Temuan di lapangan tersebut memunculkan pertanyaan serius: apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta sejauh mana pengawasan dari tim teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah desa dilakukan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah titik pekerjaan yang diamati menunjukkan adanya kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan rencana teknis. Temuan tersebut kini perlu diverifikasi melalui pemeriksaan resmi oleh pihak berwenang.
Penyiapan Jalan 750 Meter, Jalan Dibangun Hanya 301,24 Meter
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pekerjaan penyiapan badan jalan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, penyiapan badan jalan dilakukan sepanjang kurang lebih 750 meter. Sementara panjang jalan yang dibangun disebut hanya sekitar 301,24 meter.
Perbedaan tersebut menjadi pertanyaan karena pekerjaan penyiapan badan jalan menyerap sumber daya dan anggaran. Jika memang terdapat pekerjaan penyiapan sepanjang 750 meter sementara konstruksi jalan hanya 301,24 meter, perlu dijelaskan dasar perencanaan dan penganggarannya.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah volume tersebut memang tercantum dalam RAB dan gambar kerja, atau terdapat perubahan pekerjaan selama pelaksanaan.
Sebab, apabila terdapat anggaran yang secara teknis dapat dialihkan untuk meningkatkan volume maupun kualitas konstruksi jalan, maka manfaat yang diterima masyarakat bisa saja berbeda.
Namun, hal tersebut tentunya harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen perencanaan dan realisasi pekerjaan, bukan semata-mata berdasarkan pengamatan visual.
Lapis Pondasi 15 Sentimeter, di Lapangan Diduga Hanya 2–8 Sentimeter
Persoalan lain yang lebih serius ditemukan pada pekerjaan lapis pondasi agregat.
Dalam rencana pekerjaan, lapis pondasi disebut menggunakan Aggregat Kelas B dengan ketebalan 15 sentimeter.
Namun, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan ketebalan agregat di sejumlah titik diduga hanya berkisar 2 hingga 8 sentimeter.
Bahkan, pada beberapa bagian terlihat permukaan tanah dasar masih muncul dan belum sepenuhnya tertutup material pondasi.
Jika temuan tersebut benar, terdapat selisih yang cukup signifikan antara ketebalan yang direncanakan dengan kondisi di lapangan.
Persoalannya bukan sekadar tampilan fisik jalan. Ketebalan lapisan pondasi merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan kemampuan struktur jalan dalam menerima beban. Karena itu, perbedaan antara ketebalan rencana dan realisasi perlu mendapatkan pemeriksaan teknis.
Ukuran Agregat Diduga Melebihi Spesifikasi
Bukan hanya ketebalan yang dipertanyakan.
Material Aggregat Kelas B yang digunakan juga menjadi sorotan. Berdasarkan spesifikasi teknis yang menjadi acuan, ukuran maksimum agregat disebut 2 inci atau sekitar 50 milimeter.
Namun, dari pengamatan di lokasi, ditemukan material yang disebut berukuran hingga sekitar 70 milimeter.
Jika pengukuran tersebut nantinya dikonfirmasi melalui pemeriksaan teknis, maka perlu dijelaskan mengapa material dengan ukuran di atas batas yang dipersyaratkan dapat digunakan dalam pekerjaan.
Pemeriksaan terhadap material seharusnya dapat dilakukan secara terukur dengan mengambil sampel dan melakukan pengujian gradasi agregat di laboratorium. Dengan demikian, persoalan tidak berhenti pada dugaan visual semata.
Air Berwarna Kuning dan Berbau Digunakan untuk Beton
Sorotan berikutnya mengarah pada material pembetonan.
Air yang digunakan dalam proses pencampuran beton disebut berwarna kuning, mengandung lumpur dan berbau.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas air yang digunakan dalam pekerjaan beton.
Selain air, pasir yang digunakan juga disebut masih mengandung lumpur. Sementara batu pecah yang berada di lokasi dinilai mengandung banyak debu dan ketika dipegang meninggalkan sisa material pada tangan.
Jika kondisi material tersebut benar, pertanyaan pentingnya adalah: apakah material telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan sebelum digunakan dalam pengecoran?
Mutu Beton K-125 dan K-250 Perlu Dibuktikan
Rencana pekerjaan mencantumkan kebutuhan mutu beton, antara lain fc’ 10 MPa atau setara K-125 untuk lantai kerja dan fc’ 20 MPa atau setara K-250 untuk pekerjaan beton yang dipersyaratkan.
Namun, dengan adanya dugaan persoalan kualitas air, pasir dan batu pecah, muncul kekhawatiran mengenai pencapaian mutu beton tersebut.
Pada titik ini, pengamatan visual saja tentu tidak cukup untuk menyimpulkan mutu beton.
Cara yang lebih objektif adalah melakukan pengujian mutu melalui metode yang sesuai, termasuk pemeriksaan material dan pengujian benda uji beton apabila tersedia.
Karena itu, publik berhak mendapatkan penjelasan: apakah beton yang telah dicor sudah melalui pengujian mutu dan apakah hasil pengujiannya sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam dokumen pekerjaan?
Besi yang Digunakan Juga Dipertanyakan
Temuan lainnya berkaitan dengan besi yang digunakan dalam pekerjaan.
Besi yang didatangkan ke lokasi diduga tidak sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam rencana pekerjaan.
Dugaan ini perlu dibuktikan dengan pengukuran diameter besi secara langsung dan mencocokkannya dengan gambar kerja serta spesifikasi teknis.
Jika ukuran material berbeda dengan yang dipersyaratkan, maka persoalan tersebut tidak dapat dianggap sepele karena berkaitan dengan spesifikasi konstruksi.
Siapa yang Mengawasi?
Rangkaian temuan tersebut akhirnya bermuara pada satu pertanyaan penting: di mana fungsi pengawasan selama pekerjaan berlangsung?
Program PISEW merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi wilayah.
Karena itu, pekerjaan seharusnya tidak hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga memastikan setiap material dan volume pekerjaan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Apalagi pelaksanaan pekerjaan melibatkan kelompok masyarakat. Jika kelompok pelaksana tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai, maka keberadaan pendampingan dan pengawasan teknis menjadi semakin penting.
Dalam kondisi seperti ini, pengawasan tidak semestinya hanya dilakukan melalui laporan administrasi. Pemeriksaan lapangan secara langsung menjadi penting untuk memastikan pekerjaan benar-benar sesuai dengan dokumen perencanaan.
Jangan Tunggu Jalan Rusak untuk Bertindak
Dugaan ketidaksesuaian yang ditemukan seharusnya menjadi momentum bagi pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan sebelum persoalan berkembang menjadi kerugian yang lebih besar.
Tim teknis Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan turun langsung ke lokasi dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap volume serta kualitas pekerjaan.
Pemeriksaan idealnya mencakup pengukuran ulang panjang dan ketebalan lapisan pondasi, pemeriksaan gradasi agregat, pengecekan kualitas material beton, pengukuran diameter besi, serta pencocokan seluruh hasil pekerjaan dengan RAB, gambar kerja dan spesifikasi teknis.
Jika pemeriksaan resmi menemukan ketidaksesuaian, maka harus ada tindakan korektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila pekerjaan ternyata telah memenuhi seluruh persyaratan teknis, hasil pemeriksaan tersebut juga penting disampaikan kepada publik untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di lapangan.
Sebab, persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang benar atau siapa yang salah.
Yang dipertaruhkan adalah kualitas infrastruktur dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Program PISEW harus menghasilkan jalan yang benar-benar bermanfaat dan memiliki kualitas sesuai perencanaan. Jangan sampai perbedaan antara dokumen di atas kertas dan kondisi di lapangan baru diketahui setelah jalan mengalami kerusakan.
Hingga berita ini diturunkan, dugaan ketidaksesuaian tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi resmi dari tim teknis Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah desa, kelompok masyarakat pelaksana, serta pihak terkait lainnya. Konfirmasi dari seluruh pihak menjadi bagian penting agar persoalan ini dapat diuji berdasarkan data teknis dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
