RADIX NEWS, KOTA JAMBI — Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Jambi telah menyerap 6.049 ton gabah petani atau setara 3.795 ton beras selama periode Januari hingga awal Juni 2026. Jumlah tersebut mencapai sekitar 70,35 persen dari target pengadaan beras yang ditugaskan kepada Bulog Jambi sepanjang tahun ini.
Pimpinan Perum Bulog Kanwil Jambi, Wiwin Indratno, mengatakan penyerapan gabah dan beras tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga hasil panen petani tetap terserap sekaligus memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Realisasi serapan sebesar 3.795 ton setara beras menunjukkan komitmen kami untuk terus hadir di tengah petani, memastikan hasil panen terserap secara optimal, serta mendukung penguatan ketahanan pangan nasional,” kata Wiwin di Kota Jambi, Kamis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data yang disampaikan Bulog Jambi, target pengadaan yang diberikan kepada wilayah tersebut mencapai 8.173 ton gabah atau setara 5.394 ton beras. Dengan realisasi 3.795 ton beras hingga awal Juni, masih terdapat sekitar 1.599 ton beras yang perlu diserap untuk memenuhi target tersebut.
Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar target pengadaan telah direalisasikan dalam lima bulan pertama hingga awal Juni 2026. Namun, penyerapan masih perlu dilanjutkan agar target tahunan dapat tercapai.
Untuk meningkatkan penyerapan, Bulog Jambi menjalankan sejumlah langkah selama musim panen. Upaya tersebut meliputi penjemputan gabah langsung dari sentra produksi, memperkuat kemitraan dengan penggilingan padi, serta mempercepat proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut ditujukan untuk memudahkan hasil panen masuk ke jalur pengadaan pemerintah. Kerja sama dengan penggilingan padi juga menjadi bagian penting karena gabah yang diserap dapat diproses menjadi beras sesuai standar pengadaan.
Wiwin menyebut capaian penyerapan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Bulog bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, penyuluh pertanian, kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta mitra penggilingan.
Menurut dia, koordinasi antarpihak dibutuhkan agar proses pengadaan berjalan lancar, terutama ketika panen berlangsung dan petani membutuhkan kepastian penyerapan hasil produksi.
Meski demikian, besarnya angka serapan secara keseluruhan belum dengan sendirinya menggambarkan kondisi seluruh petani di Provinsi Jambi. Pemerataan penyerapan, jangkauan layanan ke sentra produksi, serta kemudahan petani menjual hasil panen tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Dalam keterangannya, Bulog Jambi juga menyoroti kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Harga tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam mendukung penyerapan hasil panen petani.
Wiwin menilai kebijakan harga dan pengadaan pemerintah membantu memberikan kepastian pasar bagi petani. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar hasil produksi petani dapat terserap dan tidak sepenuhnya bergantung pada permintaan pasar komersial.
Namun, manfaat kebijakan harga tidak hanya ditentukan oleh besaran HPP. Petani juga perlu memiliki akses terhadap fasilitas pengeringan, pengangkutan, informasi persyaratan mutu, serta titik pembelian yang mudah dijangkau.
Bagi petani yang berada jauh dari lokasi pengadaan, biaya transportasi dan penanganan pascapanen dapat memengaruhi pendapatan bersih. Karena itu, akses terhadap layanan Bulog dan kemitraan dengan penggilingan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan penyerapan.
Data yang disampaikan Bulog Jambi belum merinci jumlah petani yang telah menjual hasil panen melalui program tersebut, sebaran serapan di setiap kabupaten, maupun harga rata-rata yang benar-benar diterima petani di lapangan.
Informasi tersebut dapat menjadi ukuran tambahan untuk menilai sejauh mana program pengadaan memberikan manfaat secara merata bagi petani di berbagai wilayah Jambi.
Selain menyerap hasil panen, pengadaan gabah dan beras juga bertujuan memperkuat Cadangan Beras Pemerintah. Cadangan tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan pangan pemerintah sesuai dengan kebijakan dan mekanisme distribusi yang berlaku.
Bulog Jambi menyebut capaian serapan di wilayahnya sebagai bagian dari kontribusi daerah terhadap pengadaan pangan nasional. Wiwin juga menyatakan bahwa penguatan stok pemerintah berkaitan dengan upaya menjaga ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan.
Ia menegaskan bahwa capaian serapan bukan semata-mata soal jumlah beras yang masuk ke gudang, melainkan juga berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga hasil produksi petani tetap memiliki pasar.
“Keberhasilan serapan ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujar Wiwin.
Meski demikian, besaran stok beras nasional maupun posisi stok historis perlu dilihat berdasarkan data resmi terbaru. Angka penyerapan di tingkat Kanwil Jambi tidak dapat digunakan sendiri untuk menyimpulkan kondisi keseluruhan cadangan beras nasional.
Dengan realisasi 3.795 ton beras hingga awal Juni 2026, Bulog Jambi masih perlu menyerap sekitar 1.599 ton beras untuk memenuhi target setara 5.394 ton beras yang ditugaskan pada tahun ini.
Pencapaian target tersebut akan bergantung pada ketersediaan hasil panen, kelancaran pengadaan, kerja sama dengan kelompok tani dan penggilingan, serta kesesuaian gabah dan beras dengan ketentuan yang berlaku.
Bagi petani, keberlanjutan penyerapan menjadi hal penting agar hasil produksi memiliki jalur pemasaran yang jelas. Sementara bagi pemerintah, pengadaan yang berjalan sesuai target diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan cadangan pangan.
Ke depan, perkembangan serapan Bulog Jambi perlu dipantau melalui pembaruan data berkala. Selain jumlah beras yang berhasil diserap, informasi mengenai sebaran pengadaan, jumlah petani yang terlibat, dan realisasi harga pembelian di lapangan juga penting untuk melihat dampak program secara lebih menyeluruh.
Editor : Admin
Sumber Berita : Istimewa
