Akselerasi Realisasi APBD 2026: Banggar DPRD Jambi Desak Program Prioritas Berorientasi Kerakyatan

- Penulis Berita

Minggu, 11 Oktober 2026 - 18:02

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Istimewah

 

KOTA JAMBI — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi mendesak Pemerintah Daerah untuk mengarahkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan APBD 2026 pada program-program bermuatan prioritas yang memberi dampak konkrit bagi kesejahteraan publik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Himbauan tersebut disampaikan oleh juru bicara Banggar DPRD Provinsi Jambi, Erpan, saat membacakan laporan keputusan dewan terkait rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 dalam rapat paripurna di Jambi, Jumat.

 

“Banggar menuntut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memacu percepatan penyerapan anggaran, sehingga dampak dari pembangunan daerah dapat segera dinikmati oleh masyarakat luas,” tegas Erpan.

 

Selain percepatan penyerapan, legislatif menginstruksikan Gubernur Jambi beserta jajaran TAPD untuk mengawal ketat tata kelola anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berjalan secara efisien, tepat guna, dan transparan.

 

Dalam laporan tersebut, Banggar merumuskan sejumlah poin rekomendasi strategis bagi penyusunan APBD Perubahan 2026:

 

  • Penyelarasan Program: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diwajibkan menjamin sinkronisasi seluruh program OPD dengan dokumen Perubahan KUA serta indikator capaian Perubahan RKPD 2026.

 

  • Integrasi Data Pendapatan: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta membangun basis data potensi daerah yang terintegrasi guna memetakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan pusat secara lebih presisi.

 

  • Optimalisasi Aset Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) didorong memperketat inventarisasi serta pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) agar mampu menyumbang kontribusi maksimal terhadap PAD.

 

  • Pengawasan Melekat: Inspektorat diinstruksikan memperkuat audit serta evaluasi berjenjang, mulai dari fase perencanaan hingga implementasi fisik di lapangan.

 

Langkah dan penekanan ini diambil legislatif menyusul catatan realisasi keuangan daerah per 10 September 2026, di mana pendapatan daerah baru terealisasi sebesar 54,57 persen dan serapan belanja daerah berada di angka 59,14 persen.

 

Editor : Admin

Sumber Berita : Istimewah

Berita Terkait

Pemprov Jambi dan BP Tapera Dukung Pengembangan Nava Village 5, Perluas Akses Rumah Subsidi
Lonjakan Pendapatan Rp220 Miliar Giring DPRD Jambi Bedah Nota APBD Perubahan 2026
Sinergi DPRD dan Pemprov Jambi Hasilkan Kesepakatan Rancangan P-KUA PPAS APBD 2026
DPRD Provinsi Jambi mengingatkan agar optimalkan pelayanan kesehatan gratis dampak karhutla
Ketua DPRD Provinsi Jambi Sambut Kegiatan Sekolah Politik Untuk Pelajar dan Mahasiswa
DPRD Provinsi Jambi penuhi tuntutan mahasiswa dan pastikan evaluasi perda karhutla
JAMBI TERBAKAR, RAKYAT TERPAPAR: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Proyek PISEW Desa Kemingking Dalam Disorot: Agregat Tipis, Material Dipertanyakan, Pengawasan Dipertanyakan

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 17:28

Pemprov Jambi dan BP Tapera Dukung Pengembangan Nava Village 5, Perluas Akses Rumah Subsidi

Rabu, 4 November 2026 - 02:18

Lonjakan Pendapatan Rp220 Miliar Giring DPRD Jambi Bedah Nota APBD Perubahan 2026

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 08:35

DPRD Provinsi Jambi mengingatkan agar optimalkan pelayanan kesehatan gratis dampak karhutla

Kamis, 22 Oktober 2026 - 08:32

Ketua DPRD Provinsi Jambi Sambut Kegiatan Sekolah Politik Untuk Pelajar dan Mahasiswa

Senin, 19 Oktober 2026 - 08:18

DPRD Provinsi Jambi penuhi tuntutan mahasiswa dan pastikan evaluasi perda karhutla

Minggu, 11 Oktober 2026 - 18:02

Akselerasi Realisasi APBD 2026: Banggar DPRD Jambi Desak Program Prioritas Berorientasi Kerakyatan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:55

JAMBI TERBAKAR, RAKYAT TERPAPAR: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Selasa, 6 Oktober 2026 - 06:40

Proyek PISEW Desa Kemingking Dalam Disorot: Agregat Tipis, Material Dipertanyakan, Pengawasan Dipertanyakan

Berita Terbaru