Riau Menangis Melihat Ribuan Ton Sawit Dikirim ke Jambi

Avatar

- Redaksi

Kamis, 1 Agustus 2024 - 10:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jambi – Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di wilayah Provinsi Jambi, banyak menggunakan bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) dari perkebunan sawit di wilayah Riau. Jika terus dibiarkan, maka potensi pendapatan pajak dari sawit untuk Dana Bagi Hasil (DBH) sawit Provinsi Riau dirugikan. Upaya pabrik sawit diluar Riau mendapatkan bahan baku TBS dengan cara membuat ram atau peron-peron menyerap TBS sawit dari petani yang belum bermitra dengan perusahaan di Riau.

 

 

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Memang belum ada regulasi dari kementerian yang mengatur hal tersebut. Permentan 01 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar pun tidak mengenal yang namanya peron atau ram,” katanya.

 

 

Menurutnya, keberadaan ram sebenarnya membuat rantai tata niaga sawit kian panjang. Akibatnya, harga TBS petani semakin murah.

 

 

“Makanya regulasi tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau memutus mata rantai itu melalui kemitraan. Dengan bermitra, rantai pasok TBS menjadi lebih pendek,” ucapnya.

 

 

“Menjamurnya peron, ya karena banyak petani yang tidak bermitra. Mereka jualnya ke peron,” imbuhnya.

 

 

Dia menegaskan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Riau tidak punya wewenang untuk mengawasi ram. “Kewenangannya mungkin di kabupaten, yang mengeluarkan (izinnya) dinas terkait di sana pakai aplikasi OSS,” ujarnya.

 

Defris mengakui bahwa maraknya peron milik perusahaan dari luar provinsi bisa menyebabkan Riau kehilangan pendapatan dari sektor sawit. “Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa peron-peron inilah yang menyerap TBS sawit dari petani yang belum bermitra dengan perusahaan,” katanya.

 

 

Terkait pajak, menurutnya, proses pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari pelaku peron atau ram di Riau sudah cukup bagus.

Baca Juga :  IMPAAJA Kecam TRANS7, Serukan #BoikotTRANS7 Usai Tayangan Dinilai Lecehkan Kiai dan Santri

 

“Kami tidak tahu persis bagaimana mekanisme pengawasan mereka. Tapi saya akui, banyak tim mereka yang melakukan pengawasan terhadap ram atau peron dari seluruh kabupaten/kota. Saya pernah kasih materi di acara mereka, dan memang sangat ramai timnya,” bebernya.

 

 

“Saya yakin pihak DJP teliti, apalagi target mereka tinggi. Dan memang kita akui, target mereka selalu tercapai,” tutupnya.

 

Radix News 

Editor : Admin

Berita Terkait

KOPRI PMII Universitas Jambi Gelar Diskusi Hari Perempuan, Angkat Isu Gender, Keislaman, dan Kriminalitas
Warga Sumatra Mendorong Transformasi Polri: Penguatan Semangat ‘Presisi’ Menuju Institusi yang Lebih Humanis
Gelombang kekecewaan terhadap kondisi daerah akhirnya memuncak. Pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersiap turun ke jalan
“Skandal Dana DAK Mengemuka: Gubernur Jambi di Tengah Pusaran Pertanyaan Publik”
Gubernur Jambi dan Bayang-Bayang Kasus DAK: Transparansi yang Diuji di Panggung Hukum
Transparansi Anggaran DAK Pendidikan: Dugaan Korupsi di Era Kepemimpinan Provinsi Jambi
Aktivis Jambi: Penyebutan Gubernur Jambi Al Haris dalam Persidangan Korupsi DAK Rp21,8 Miliar Harus Dijelaskan ke Publik
Satu Tahun Al-Haris di Periode ke 2, “Ketika Beton Lebih Cepat Tumbuh Daripada Lapangan Kerja, Ada Yang Salah Dengan Arah Pembangunan Jambi.”

Berita Terkait

Kamis, 5 Maret 2026 - 21:25 WIB

KOPRI PMII Universitas Jambi Gelar Diskusi Hari Perempuan, Angkat Isu Gender, Keislaman, dan Kriminalitas

Kamis, 5 Maret 2026 - 16:48 WIB

Gelombang kekecewaan terhadap kondisi daerah akhirnya memuncak. Pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersiap turun ke jalan

Rabu, 4 Maret 2026 - 04:53 WIB

“Skandal Dana DAK Mengemuka: Gubernur Jambi di Tengah Pusaran Pertanyaan Publik”

Rabu, 4 Maret 2026 - 04:46 WIB

Gubernur Jambi dan Bayang-Bayang Kasus DAK: Transparansi yang Diuji di Panggung Hukum

Selasa, 3 Maret 2026 - 02:03 WIB

Aktivis Jambi: Penyebutan Gubernur Jambi Al Haris dalam Persidangan Korupsi DAK Rp21,8 Miliar Harus Dijelaskan ke Publik

Selasa, 3 Maret 2026 - 01:35 WIB

Satu Tahun Al-Haris di Periode ke 2, “Ketika Beton Lebih Cepat Tumbuh Daripada Lapangan Kerja, Ada Yang Salah Dengan Arah Pembangunan Jambi.”

Sabtu, 28 Februari 2026 - 19:51 WIB

GERAKAN MAHASISWA SAROLANGUN JAMBI (GEMSAR) MENGECAM TINDAKAN KEPALA DESA MUARA CUBAN TERHADAP OPERASIONAL ALAT BERAT & BBM SOLAR

Rabu, 25 Februari 2026 - 21:59 WIB

Kasus dugaan korupsi DAK SMK fisik TA. 2022 dan DAK fisik 2024, APIP-JAMBI Desak KPK RI untuk periksa Kabid SMK (H) dan Kabid SMA (Z H).

Berita Terbaru