Proyek Drainase Rp 1,5 M di Padang Lamo Disorot Keras: Aktivis Desak APH & BPK Usut Total, aktivis Siap Melapor

Avatar

- Redaksi

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Sorotan terhadap proyek drainase APBD Provinsi Jambi senilai hampir Rp 1,5 miliar di ruas Padang Lamo – Batas Sumbar semakin menguat. Warga merasa hasil pekerjaan tidak sebanding dengan nilai anggaran jumbo tersebut. Drainase yang baru saja selesai itu justru terlihat menggenang, meskipun tidak ada hujan dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi ini membuat publik mempertanyakan: mengapa proyek sebesar ini tidak menunjukkan fungsi dasar sebuah drainase, yakni mengalirkan air?

Di sejumlah titik, warga juga menemukan permukaan cor tidak rata, dinding drainase yang tampak asal tempel, hingga aktivitas pekerja proyek yang diduga menawarkan pembuatan jembatan kecil rumah warga secara terpisah dengan tarif sekitar Rp 1 juta Praktik ini dinilai masyarakat sebagai tindakan yang tidak etis dan di luar kontrak.



Aktivis Fauzan: “Ini Tidak Bisa Dibiarkan. Audit Total! Jangan Ada yang Disembunyikan.”

Aktivis Jambi, mengeluarkan pernyataan keras terkait kondisi proyek tersebut.

> “Ini proyek hampir Rp 1,5 miliar. Kalau hasilnya seperti ini, ya wajar publik curiga. APH wajib turun mengusut. Tidak ada alasan untuk diam.”

Fauzan menilai banyak indikasi ketidakwajaran yang harus dibuka secara terang oleh aparat.

“Kami mendesak APH, baik Kejaksaan maupun Polda, untuk memeriksa proyek ini dari hulu ke hilir. Audit total harus dilakukan, termasuk oleh BPK. Uang rakyat tidak boleh jadi ajang coba-coba.”


“Kalau pemerintah tutup mata, saya sendiri yang akan melaporkan. Publik tidak boleh dibodohi. Setiap rupiah APBD harus dipertanggungjawabkan.”



Desakan Transparansi: “PUPR Tidak Boleh Diam”

tersebut menekankan bahwa Dinas PUPR Provinsi Jambi harus berani membuka:

* dokumen teknis,
* metode pelaksanaan,
* spesifikasi material,
* progres pekerjaan,
* serta hasil pengawasan lapangan.

“Kalau proyek ini benar, tunjukkan datanya. Kalau salah, tanggung jawab! Jangan ada lagi proyek yang terkesan hanya menghabiskan anggaran di atas kertas,”serunya.

Hingga kini, PUPR Provinsi Jambibelum memberikan klarifikasi terkait sorotan publik ini.

Baca Juga :  Designing Data-Intensive Applications - Read

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berita Terkait

KOPRI PMII Universitas Jambi Gelar Diskusi Hari Perempuan, Angkat Isu Gender, Keislaman, dan Kriminalitas
Gelombang kekecewaan terhadap kondisi daerah akhirnya memuncak. Pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersiap turun ke jalan
“Skandal Dana DAK Mengemuka: Gubernur Jambi di Tengah Pusaran Pertanyaan Publik”
Gubernur Jambi dan Bayang-Bayang Kasus DAK: Transparansi yang Diuji di Panggung Hukum
Transparansi Anggaran DAK Pendidikan: Dugaan Korupsi di Era Kepemimpinan Provinsi Jambi
Satu Tahun Al-Haris di Periode ke 2, “Ketika Beton Lebih Cepat Tumbuh Daripada Lapangan Kerja, Ada Yang Salah Dengan Arah Pembangunan Jambi.”
GERAKAN MAHASISWA SAROLANGUN JAMBI (GEMSAR) MENGECAM TINDAKAN KEPALA DESA MUARA CUBAN TERHADAP OPERASIONAL ALAT BERAT & BBM SOLAR
Kasus dugaan korupsi DAK SMK fisik TA. 2022 dan DAK fisik 2024, APIP-JAMBI Desak KPK RI untuk periksa Kabid SMK (H) dan Kabid SMA (Z H).

Berita Terkait

Kamis, 5 Maret 2026 - 21:25 WIB

KOPRI PMII Universitas Jambi Gelar Diskusi Hari Perempuan, Angkat Isu Gender, Keislaman, dan Kriminalitas

Kamis, 5 Maret 2026 - 16:48 WIB

Gelombang kekecewaan terhadap kondisi daerah akhirnya memuncak. Pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersiap turun ke jalan

Rabu, 4 Maret 2026 - 04:53 WIB

“Skandal Dana DAK Mengemuka: Gubernur Jambi di Tengah Pusaran Pertanyaan Publik”

Rabu, 4 Maret 2026 - 04:46 WIB

Gubernur Jambi dan Bayang-Bayang Kasus DAK: Transparansi yang Diuji di Panggung Hukum

Selasa, 3 Maret 2026 - 02:03 WIB

Aktivis Jambi: Penyebutan Gubernur Jambi Al Haris dalam Persidangan Korupsi DAK Rp21,8 Miliar Harus Dijelaskan ke Publik

Selasa, 3 Maret 2026 - 01:35 WIB

Satu Tahun Al-Haris di Periode ke 2, “Ketika Beton Lebih Cepat Tumbuh Daripada Lapangan Kerja, Ada Yang Salah Dengan Arah Pembangunan Jambi.”

Sabtu, 28 Februari 2026 - 19:51 WIB

GERAKAN MAHASISWA SAROLANGUN JAMBI (GEMSAR) MENGECAM TINDAKAN KEPALA DESA MUARA CUBAN TERHADAP OPERASIONAL ALAT BERAT & BBM SOLAR

Rabu, 25 Februari 2026 - 21:59 WIB

Kasus dugaan korupsi DAK SMK fisik TA. 2022 dan DAK fisik 2024, APIP-JAMBI Desak KPK RI untuk periksa Kabid SMK (H) dan Kabid SMA (Z H).

Berita Terbaru