JAMBI, RADIXNEWS – Gubernur Jambi, Al Haris, menekankan pentingnya peran camat sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus pihak pertama yang sigap merespons bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hingga kini masih melanda sejumlah daerah di Jambi.
Penegasan itu disampaikan Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Provinsi Jambi, Selasa (29/9/2026).
Menurut Al Haris, setiap camat dituntut benar-benar memahami karakter dan persoalan di wilayah kerjanya, lalu tampil memimpin dalam mengelolanya. “Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya. Lalu dia tampil dan mengelola dengan baik,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai posisi camat sangat strategis. Sebagai aparatur yang bersentuhan langsung dengan warga, camat tidak sekadar menjalankan roda pemerintahan kecamatan, tetapi juga menjembatani pemerintah dengan masyarakat. Camat pun bertanggung jawab membina kepala desa, perangkat desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Al Haris mengakui, tantangan yang dihadapi camat kian kompleks. Selain menjamin layanan publik tetap berjalan, mereka harus sigap menangani persoalan sosial, konflik di tengah masyarakat, serta bencana.
“Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa,” jelasnya.
Terkait karhutla, gubernur meminta persoalan tersebut menjadi perhatian bersama di tingkat kecamatan. Camat dinilai berperan penting memastikan informasi kondisi lapangan cepat dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi.
“Semangatnya juga terus mengalir. Jadi pembangunan tetap berjalan, penanganan bencana juga harus berjalan,” katanya.
Dalam forum itu, Al Haris juga mengajak para camat menyamakan persepsi dan visi dalam melaksanakan program pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mewujudkan Asta Cita Presiden, visi Jambi Mantap, serta visi pembangunan di masing-masing daerah.
Di sisi lain, camat juga diminta memperkuat mutu pelayanan publik. Sejumlah tantangan yang disorot antara lain meningkatnya harapan masyarakat, tuntutan digitalisasi layanan, dinamika sosial dan kewilayahan, koordinasi lintas sektor, serta terbatasnya sumber daya.
Al Haris menegaskan, kecamatan harus menjadi wajah pemerintahan yang hadir dan bekerja nyata bagi rakyat. “Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Rakor Camat se-Provinsi Jambi 2026 dihadiri camat dari seluruh kabupaten/kota di Jambi serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan ini mengusung tema penguatan sinergi pemerintah daerah guna meningkatkan kapasitas camat demi pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berintegritas.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Luthpiah, menyebut camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. “Camat merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat di tingkat kecamatan sampai kelurahan dan desa,” kata Luthpiah.
Ia berharap rakor ini melahirkan kesamaan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif.
“Melalui forum ini diharapkan terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” pungkasnya.
Editor : Admin
Sumber Berita : Istimewah
