Maret 2026 seharusnya menjadi bulan yang penuh kebanggaan bagi Kabupaten Batang Hari. Di Jakarta, sang pemimpi baru saja melangkah di atas panggung megah untuk menerima penghargaan Cahaya Hati Award 2026. Sebuah apresiasi yang mentereng, menyebut sang pemimpin sebagai sosok inovatif dengan dedikasi nyata pada aspek humanis dan sosial. Namun, di balik riuh tepuk tangan di ibu kota, ada sunyi yang menyesakkan di balai-balai desa pelosok Batang Hari.
Kontradiksi ini terasa begitu getir: Sang pemimpin dianugerahi penghargaan karena dianggap “peduli pada kemandirian masyarakat,” sementara ribuan perangkat desanya—ujung tombak pelayanan publik terdepan—dikabarkan belum menerima gaji selama enam bulan lamanya.
Kemanusiaan yang Terlupakan?
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Aspek “humanis” yang menjadi dasar penghargaan Cahaya Hati Award seolah menjadi paradoks saat kita menilik nasib perangkat desa. Enam bulan tanpa penghasilan tetap (Siltap) bukan sekadar angka di atas kertas laporan keuangan daerah. Ini adalah tentang urusan dapur yang tak lagi mengepul, biaya sekolah anak yang tertunggak, hingga beban psikologis para pelayan masyarakat yang dipaksa tetap “tersenyum” melayani warga di tengah himpitan ekonomi pribadi.
Jika seorang pemimpin disebut sukses dalam aspek sosial, bukankah kesejahteraan orang-orang yang membantunya menjalankan roda pemerintahan seharusnya menjadi prioritas utama? Perangkat desa adalah fondasi pembangunan. Tanpa kepastian hak mereka, narasi kemajuan daerah yang digembor-gemborkan akan terasa hampa dan artifisial.
Inovasi atau Sekadar Seremonial?
Inovasi dalam kepemimpinan tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur atau aplikasi digital, tetapi juga dari ketepatan manajemen tata kelola keuangan. Keterlambatan gaji yang mencapai setengah tahun menunjukkan adanya sumbatan serius dalam sistem administrasi atau prioritas anggaran.
Sangat disayangkan jika energi daerah lebih banyak terserap untuk mengejar pengakuan formal di tingkat nasional, sementara kewajiban dasar di tingkat lokal terabaikan. Penghargaan adalah beban moral. Ia menuntut pembuktian bahwa label “pemimpin peduli” bukan sekadar dekorasi dinding kantor, melainkan napas dari setiap kebijakan yang diambil.
Penghargaan Cahaya Hati Award menyebutkan kontribusi nyata sang Bupati dalam “kemandirian masyarakat.” Namun, bagaimana masyarakat desa bisa mandiri jika penggerak desanya sendiri berada dalam kondisi finansial yang rentan? Ketidakpastian gaji adalah musuh utama profesionalisme.
Kita tentu mengapresiasi setiap prestasi yang membawa nama harum Jambi, khususnya Batang Hari. Namun, masyarakat hari ini sudah cukup cerdas untuk membedakan mana kilau piala dan mana cahaya nyata di dalam rumah-rumah mereka.
Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Batang Hari menyelaraskan prestasi di Jakarta dengan realitas di Bumi Serentak Bak Regam. Penghargaan Cahaya Hati Award 2026 harus menjadi momentum refleksi, bukan sekadar perayaan.
Bupati harus segera menunjukkan aksi “humanis” yang sesungguhnya: memastikan hak para perangkat desa dibayarkan tanpa tunda lagi. Sebab, pemimpin yang benar-benar bercahaya hatinya adalah ia yang tidak akan membiarkan orang-orang yang membantunya bekerja meraba-raba dalam kegelapan ekonomi.
Jangan sampai piala yang dibawa pulang ke Batang Hari terasa berat, bukan karena emasnya, melainkan karena beban keringat para perangkat desa yang belum tertunaikan haknya.
