Oleh: Iin Habibi
Provinsi Jambi hari ini berdiri di atas kekayaan alam yang melimpah, tetapi ironisnya terjebak dalam keterisolasian ekonomi yang dibiarkan berlarut-larut, Di tengah geliat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, Jambi justru menunjukkan wajah stagnasi dan ini bukan semata takdir geografis, melainkan akibat dari kepemimpinan yang pasif dan minim terobosan.
Masalah utamanya jelas, ketiadaan pelabuhan laut dalam yang mampu menjadi tulang punggung logistik daerah. Secara geografis, Jambi memang memiliki akses ke Selat Malaka melalui wilayah timur. Namun hingga kini, belum ada pelabuhan bertaraf internasional yang benar-benar mampu menjadi hub logistik utama
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama ini, ketergantungan terhadap pelabuhan di Riau dan Sumatera Selatan dan pelabuhan di Sumbar, menjadi bukti bahwa pemerintah provinsi gagal membangun kemandirian ekonomi. Sementara itu, fasilitas seperti Pelabuhan Talang Duku masih berkutat pada keterbatasan kapasitas dan visi pengembangan yang tidak jelas.
Yang menjadi persoalan bukan sekadar belum adanya pelabuhan besar, tetapi absennya arah kebijakan yang serius untuk mewujudkannya. Pemerintah provinsi seolah nyaman dengan kondisi ketergantungan ini. Tidak ada roadmap besar yang terukur, tidak ada lompatan kebijakan yang berani, dan yang lebih memprihatinkan tidak ada sense of urgency dalam membangun infrastruktur strategis.
Dalam konteks ini, publik berhak mempertanyakan, di mana peran gubernur sebagai motor penggerak pembangunan? Ketika daerah lain agresif membangun kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan modern, Jambi justru terjebak dalam rutinitas birokrasi tanpa visi besar. Ini bukan sekadar kelambanan, ini adalah kegagalan kepemimpinan dalam membaca arah masa depan.
Dampaknya nyata, Biaya logistik tinggi, daya saing produk lokal melemah, dan peluang investasi hilang. Jambi bukan hanya tertinggal tetapi secara perlahan ditinggalkan.
Kritik tanpa solusi adalah omong kosong. Karena itu, ada beberapa langkah strategis yang harus segera diambil jika pemerintah provinsi masih ingin menyelamatkan masa depan ekonomi Jambi:
1. Tetapkan Proyek Pelabuhan Laut Dalam sebagai Prioritas Utama, Pemerintah harus menetapkan pembangunan pelabuhan laut dalam di pesisir timur sebagai Proyek Strategis Daerah. Lokasi seperti Tanjung Jabung timur memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi gateway ekspor-impor.
2. Bangun Kemitraan dengan Pemerintah Pusat dan Investor, Pemprov tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada inisiatif agresif untuk menarik dukungan dari kementerian terkait dan membuka skema investasi, termasuk KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
3. Integrasikan dengan Kawasan Industri, Pelabuhan tanpa kawasan industri hanya akan menjadi proyek setengah jadi. Pemerintah perlu merancang ekosistem ekonomi terintegrasi agar nilai tambah tidak lari ke daerah lain.
4. Reformasi Birokrasi dan Perizinan, Investasi tidak akan masuk jika birokrasi lambat dan berbelit. Pemprov harus memangkas hambatan administratif dan menciptakan iklim usaha yang kompetitif.
5. Transparansi dan Akuntabilitas Publik, Publik berhak tahu sejauh mana progres pembangunan. Pemerintah harus membuka data, target, dan capaian secara berkala.
Jambi tidak kekurangan potensi, Yang kurang adalah keberanian untuk bertindak. Jika kepemimpinan daerah terus berjalan tanpa visi dan keberanian, maka yang akan diwariskan bukan kemajuan, melainkan keterbelakangan yang terstruktur, Jika tidak, narasi “Jambi kaya sumber daya” akan terus berbanding terbalik dengan realitas kesejahteraan masyarakatnya.
