RADIX NEWS Tanjung Jabung Timur — Harapan masyarakat akan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini tercoreng oleh dugaan skandal serius. Program revitalisasi yang seharusnya menjadi tonggak perbaikan fasilitas pendidikan justru disinyalir dimanfaatkan sebagai ladang praktik pungutan fee yang dilakukan secara sistematis.
Sejumlah sumber internal dan pelaksana proyek mengungkapkan bahwa sejak awal proses penganggaran hingga pencairan dana, telah terjadi pola yang terstruktur. Dugaan tersebut mengarah pada adanya permintaan sejumlah persentase dari nilai proyek kepada pihak-pihak tertentu sebelum kegiatan dapat berjalan.
“Sudah seperti rahasia umum. Jika ingin proyek berjalan lancar, ada ‘komitmen’ yang harus dipenuhi,” ujar salah satu narasumber yang enggan disebutkan identitasnya. Ia menyebutkan bahwa praktik ini bukan terjadi sekali dua kali, melainkan berulang dalam beberapa paket pekerjaan revitalisasi.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Program yang sejatinya bertujuan memperbaiki ruang belajar, fasilitas sanitasi, hingga sarana pendukung pendidikan lainnya justru terancam kualitasnya. Beberapa bangunan dilaporkan mengalami penurunan spesifikasi, diduga akibat adanya pemotongan anggaran di luar ketentuan resmi.
Lebih mengkhawatirkan lagi, dugaan praktik ini disebut melibatkan oknum dalam lingkup birokrasi, menciptakan sistem yang seolah “rapi” dan sulit terdeteksi. Mekanisme pengawasan internal dinilai tidak berjalan optimal, membuka celah bagi praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
Aktivis pendidikan setempat mendesak adanya investigasi menyeluruh. “Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi menyangkut masa depan anak-anak. Jika benar ada praktik sistematis, maka ini adalah pengkhianatan terhadap hak pendidikan,” tegasnya.
Hingga saat ini, pihak Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut. Sementara itu, desakan publik terus menguat agar aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan skandal ini.
Masyarakat berharap, jika terbukti, para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Lebih dari itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan harus menjadi prioritas, agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Di tengah hiruk pikuk dugaan korupsi ini, satu hal yang paling terdampak adalah anak-anak—mereka yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama, kini justru terancam kehilangan hak atas fasilitas pendidikan yang layak.
