RADIX NEWS Jambi 20 November 2025 Sejumlah kelompok masyarakat, aktivis, dan Mahasiwa menyampaikan kritik terhadap Maulana terkait berbagai isu yang dinilai menimbulkan polemik di sektor perizinan, pembangunan daerah, pengelolaan lingkungan, serta sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial.
Beberapa organisasi masyarakat melaporkan bahwa proses perizinan di bawah kepemimpinan Maulana dinilai kurang transparan. Mereka menyoroti adanya prosedur yang dianggap berbelit serta dugaan inkonsistensi dalam pemberian izin untuk kegiatan usaha tertentu. Para pengamat menilai bahwa ketidak jelasan regulasi dapat berpotensi menghambat investasi dan menurunkan kepercayaan publik.
“Kami menduga adanya KKN dalam memberikan izin kepada investor terutama mengenai izin dan amdal,JBC,Jamtos,helens mart serta PT Sas. Dinilai melanggar dan cacatnya prosedur.” Ujar irham
Dalam sektor pembangunan, kritik diarahkan pada proyek-proyek infrastruktur yang dinilai tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Sejumlah warga menilai bahwa pembangunan tersebut kurang melibatkan konsultasi publik dan tidak memprioritaskan fasilitas yang mendukung kebutuhan dasar, seperti transportasi umum atau ruang terbuka hijau, apa lagi walikota jambi memberikan hibah kepada Pembangunan APH yang seharusnya bisa memberikan bantuan kemasyarakat dan perbaikan jalan tapi walikota jambi memilih untuk memberikan dana hibah kepada APH dengan miliyaran rupiah.
“Kami bingung kebijakan dari walikota jambi ini memberikan dana hibah kepada APH sampai miliyaran rupiah,ditengah efisiensi ini seharusnya pemerintah lebih memperhatikan layanan dan pembangun untuk masyarakat,tapi lebih memilih memberikan fasilitas kepada APH” Ujar ketua Hmps IP Uin sts jambi
beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Maulana dianggap menimbulkan perdebatan. Kritik terutama muncul karena kebijakan tersebut dinilai kurang disosialisasikan dan berpotensi berdampak pada kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan tersebut dinilai perlu ditinjau ulang agar lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan publik secara luas. Permasalahan ini menjadi perbincangan mahasiswa,dan dari beberapa elemen mahasiswa mengecam walikota jambi dan akan turun kejalan pada senin 24 November 2025 dengan beberapa aliansi organisasi dan komunitas seperti Demfasna,kader PMII,Dema & sema Syariah Sema-U,KMKJ, Distrik Berisik jambi DLL.
Kritikan terhadap walikota jambi berfokus pada delapan sektor : Perizinan yang kurang transparan,pembangunan yang kurang melibatkan masyarakat,lingkungan yang dinilai kurang protektif, pendidikan yang masih kurang layak,Tata kelola pembangunan,aset negara yang mangkrak, pembangunan tidak merata,dan menolak dana hibah kepada APH.
