Sarolangun – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram kembali dikeluhkan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Sarolangun. Masyarakat mengaku kesulitan mendapatkan gas subsidi tersebut, bahkan di beberapa titik harga disebut melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Aktivis Sarolangun, Fauzan, menilai persoalan ini harus dibuka secara terang benderang. Ia mendesak pemerintah tidak hanya melakukan rapat, tetapi juga memastikan ada pengawasan nyata di lapangan.
“Kalau pasokan dari Pertamina normal, tapi di masyarakat kosong, berarti ada yang tidak beres di jalur distribusi. Jangan sampai ada oknum yang bermain dan rakyat kecil yang menanggung akibatnya,” tegas Fauzan.
Menurutnya, distribusi LPG 3 kg adalah soal hak dasar masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Jika terjadi penimbunan atau permainan harga, maka itu adalah bentuk ketidakadilan sosial.
Sementara itu, H. Juddin, M.Pd., Plt Kadis Koperindag Kabupaten Sarolangun, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menyampaikan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan langkah cepat.
“Pemda Sarolangun sudah mengadakan rapat terkait kelangkaan LPG 3 kg ini. Dari hasil komunikasi kami dengan Pertamina, pemasukan atau pasokan LPG 3 kg ke Sarolangun berjalan normal,” jelasnya.
Ia menegaskan pihaknya akan memanggil agen dan pengecer yang diduga melanggar aturan.
“Kami akan memanggil agen gas dan pengecer yang nakal. Jika terbukti bermain atau melanggar ketentuan distribusi, akan kami tindak tegas,” ujar H. Juddin.
Lebih lanjut, H. Juddin juga menghimbau partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.
“Kami menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi gas LPG 3 kg. Jika ditemukan pelanggaran di lapangan, segera laporkan kepada pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Fauzan menyatakan akan ikut mengawal proses pengawasan agar tidak berhenti pada imbauan semata.
“Kami akan kawal bersama masyarakat. Jangan sampai pengawasan hanya jadi slogan. Kalau memang pasokan normal, maka distribusinya harus sampai ke tangan rakyat tanpa permainan,” pungkasnya.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
