Arby Tya Aprilianif Surahman Serukan “Sinergi Sipil Nasional”: Rakyat Harus Bersatu mengawal kebijakan Pemerintah

Avatar

- Redaksi

Sabtu, 14 Maret 2026 - 04:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, – Arby Tya Aprilianif Surahman, wasekbid bidang politik demokrasi PB dan inisiator gerakan sipil, hari ini merilis pernyataan strategis yang menyerukan pentingnya konsolidasi nasional seluruh elemen masyarakat sipil. Dalam pernyataannya, Arby menegaskan bahwa kunci stabilitas dan kemajuan Indonesia terletak pada kemampuan rakyat untuk bersatu membantu pemerintah, sekaligus membentengi demokrasi dari ancaman .

Sinergi Sipil sebagai Akselerator Pembangunan
Arby menekankan bahwa masyarakat sipil tidak boleh lagi dipandang sebagai penonton atau sekadar pengkritik. “Kita harus bersatu untuk membantu pemerintah. Di tengah tantangan global yang berat, kolaborasi aktif antara rakyat dan negara adalah sebuah keharusan. Namun, bantuan ini adalah dukungan yang berbasis pada nalar kritis dan data lapangan, bukan kepatuhan buta,” ujar Arby dalam keterangannya di Jakarta.

Bahaya Masyarakat yang Terbelah
Arby juga menyoroti fenomena fragmentasi sosial yang sering kali menjadi pintu masuk bagi mundurnya demokrasi. “Masyarakat sipil yang terbelah adalah karpet merah bagi otoritarianisme. Saat rakyat sibuk bertikai, kebijakan publik akan mudah disandera oleh kepentingan sempit. Oleh karena itu, persatuan lintas sektor—mahasiswa, buruh, hingga profesional—adalah harga mati untuk memastikan agenda kerakyatan tetap berjalan.”

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Masyarakat civil adalah Benteng Penyeimbang Melalui teori Check and Balances, masyarakat sipil yang solid mencegah pemerintah tergelincir atau policy capture oleh kelompok elit.

Serta Mendukung Penuh: Segala kebijakan pemerintah yang terbukti prorakyat melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam implementasinya.

Mengawal Ketat: Menolak segala bentuk imfeltrasi yang menggerus hak-hak konstitusional warga negara

Seruan Persatuan: Mengajak seluruh elemen sipil untuk duduk bersama, membuang ego sektoral, dan membangun kekuatan kolektif untuk masa depan Indonesia yang lebih adil.

“Demokrasi kita hanya akan sekuat rakyatnya. Jika kita bersatu membantu pemerintah dengan cara yang cerdas dan kritis, maka Indonesia tidak akan pernah kekurangan arah,” tutup Arby.

Baca Juga :  Hari Guru Nasional: Antara Apresiasi Luhur dan Realita Peningkatan Kualitas Pendidikan

Editor : Admin

Sumber Berita : Istimewa

Berita Terkait

Transparansi Anggaran DAK Pendidikan: Dugaan Korupsi di Era Kepemimpinan Provinsi Jambi
Ketika Sekolah Membiarkan Api Menjadi Kebakaran: Pelajaran Pahit dari Konflik Guru dan Murid di Tanjabtim
Refleksi HUT Jambi: Menagih Kedewasaan di Tengah Hiruk-Pikuk Seremonial
Hari Guru Nasional: Antara Apresiasi Luhur dan Realita Peningkatan Kualitas Pendidikan
Refleksi Hari Pahlawan, Melanjutkan Jihad Kebenaran di Era Post truth
Refleksi Sumpah Pemuda Semangat 1928 Untuk Indonesia Emas 2045
Penambahan proyek multiyears di Provinsi Jambi jelas cacat prosedur dan berpotensi melanggar hukum
Mimbar Bebas Aktivis Jambi Kritik penetapan Anggaran Proyek Multiyears Islamic Center dan Sport Center di saat Masyarakat Jambi Jambi gelisah

Berita Terkait

Sabtu, 14 Maret 2026 - 21:48 WIB

Dugaan pungli fee 10% dinas pendidikan kab Sarolangun menjadi perhatian publik.

Sabtu, 7 Maret 2026 - 18:41 WIB

Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren As’ad (IKAPPA) Jambi menggelar Musyawarah Kerja (Musker) dan Buka Puasa Bersama

Kamis, 5 Maret 2026 - 21:25 WIB

KOPRI PMII Universitas Jambi Gelar Diskusi Hari Perempuan, Angkat Isu Gender, Keislaman, dan Kriminalitas

Rabu, 4 Maret 2026 - 04:53 WIB

“Skandal Dana DAK Mengemuka: Gubernur Jambi di Tengah Pusaran Pertanyaan Publik”

Rabu, 4 Maret 2026 - 04:46 WIB

Gubernur Jambi dan Bayang-Bayang Kasus DAK: Transparansi yang Diuji di Panggung Hukum

Selasa, 3 Maret 2026 - 17:03 WIB

Transparansi Anggaran DAK Pendidikan: Dugaan Korupsi di Era Kepemimpinan Provinsi Jambi

Selasa, 3 Maret 2026 - 02:03 WIB

Aktivis Jambi: Penyebutan Gubernur Jambi Al Haris dalam Persidangan Korupsi DAK Rp21,8 Miliar Harus Dijelaskan ke Publik

Selasa, 3 Maret 2026 - 01:35 WIB

Satu Tahun Al-Haris di Periode ke 2, “Ketika Beton Lebih Cepat Tumbuh Daripada Lapangan Kerja, Ada Yang Salah Dengan Arah Pembangunan Jambi.”

Berita Terbaru