YOGYAKARTA — Komisariat Maisaroh Hilal, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta menggelar kegiatan nonton bersama (nobar) film “Pesta Babi” sebagai ruang refleksi sosial dan kemanusiaan bagi mahasiswa. Kegiatan tersebut berlangsung sebagai upaya membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
Film “Pesta Babi” dipandang bukan hanya sebagai tontonan yang menampilkan konflik dan kekerasan, tetapi juga kritik sosial terhadap kondisi masyarakat saat ini. Film tersebut menggambarkan bagaimana kebencian, fanatisme, serta kekuasaan dapat menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kekerasan dinilai lahir dari ketidakadilan yang terus dibiarkan serta hilangnya empati dalam kehidupan sosial.
Dalam diskusi setelah pemutaran film, peserta menyoroti kondisi masyarakat di era media sosial yang dinilai semakin mudah terpecah oleh provokasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Ruang dialog dianggap semakin sempit karena masyarakat lebih mudah menghakimi dibanding memahami perbedaan pandangan.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain membahas persoalan sosial secara umum, diskusi juga menyinggung isu Papua. Dalam forum tersebut disampaikan bahwa Papua selama ini kerap dipandang hanya dalam konteks konflik dan keamanan. Padahal, Papua memiliki sejarah, budaya, identitas, dan masyarakat yang merupakan bagian utuh dari Indonesia.
Peserta diskusi menilai masyarakat Papua berhak memperoleh keadilan, penghormatan, dan ruang hidup yang aman tanpa diskriminasi. Persoalan Papua dinilai tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga membutuhkan pendekatan kemanusiaan dan keadilan sosial.
Ketua Umum Komisariat Maisaroh Hilal HMI Cabang Yogyakarta, M. Rizki Alfareza, mengatakan bahwa film “Pesta Babi” menjadi pengingat penting tentang ancaman hilangnya rasa kemanusiaan di tengah kehidupan sosial masyarakat.
“Sebagai mahasiswa, kami memandang bahwa tugas intelektual bukan hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga menjaga akal sehat publik dan keberanian moral untuk bersuara terhadap ketidakadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perbedaan suku, budaya, agama, maupun pandangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak hidup, hak bicara, dan martabat seseorang sebagai manusia.
Menurutnya, bangsa yang kehilangan empati akan mudah terpecah, sementara negara yang gagal menghadirkan keadilan hanya akan melahirkan kemarahan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
“Kita boleh berbeda pandangan, tetapi kemanusiaan harus tetap menjadi nilai utama. Sebab ketika manusia mulai terbiasa melihat penderitaan orang lain tanpa rasa peduli, saat itulah kehancuran sebuah bangsa perlahan dimulai,” tutupnya.
Editor : Admin
Sumber Berita : Istimewa
